Jakarta, Nusaborneo.com – Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Reforma Agraria Tahun 2025 resmi dibuka oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, pada Rabu (10/12/2025) di Aula Prona, Jakarta. Acara yang mempertemukan para Kepala Kanwil BPN dan Kepala Kantor Pertanahan se-Indonesia ini menjadi momentum konsolidasi untuk memperkuat pelaksanaan Reforma Agraria di wilayah prioritas maupun non-prioritas.
Dalam arahannya, Nusron Wahid meminta seluruh peserta Rakornas untuk mengedepankan penyelesaian persoalan secara dialogis dan mempererat koordinasi antarsektor. Ia menegaskan bahwa pelaksanaan Reforma Agraria membutuhkan kedisiplinan, kolaborasi, dan ketepatan langkah di lapangan.
“Semua masalah kita selesaikan dengan cara yang baik. Jalankan Reforma Agraria dengan sungguh-sungguh dan koordinasi yang tertata. Tidak ada arahan khusus, karena saya yakin Bapak/Ibu sudah sangat memahami persoalan di lapangan,” tegas Nusron.
Rakornas tahun ini mengangkat tema “Penguatan Kelembagaan Reforma Agraria dan Penyelesaian Konflik Agraria”. Nusron mengingatkan bahwa rapat koordinasi berskala nasional harus dikelola secara efektif dan berorientasi pada hasil.
“Ini Rakornas, maka pelaksanaannya harus efisien dan tidak berbelit-belit,” tambahnya.
Sejalan dengan itu, Direktur Landreform, Rudi Rubijaya, menjelaskan bahwa forum ini dirancang untuk merumuskan strategi lintas kementerian/lembaga agar pelaksanaan Reforma Agraria semakin terarah.
“Melalui kegiatan ini, kami ingin melahirkan kebijakan dan strategi penguatan kelembagaan Reforma Agraria, sekaligus menyiapkan mekanisme penyelesaian konflik yang lebih komprehensif,” ujarnya.
Setelah pembukaan, Rakornas berlanjut dengan Diskusi Panel 1 bertema “Sinkronisasi Arah Kebijakan Reforma Agraria”. Diskusi menghadirkan sejumlah tokoh dari kementerian koordinator hingga akademisi.
Para narasumber yang tampil antara lain:
- Sora Lokita (Asdep Pemerataan Pembangunan dan Pengembangan Wilayah II, Kemenko Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan)
- Suroto (Asdep Pengembangan Kawasan Ekonomi dan Proyek Strategis, Kemenko Perekonomian)
- Niken Ariati (Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Persidangan, Kemenko PMK)
- Widya Leksmanawati Habibie (Akademisi dan pakar kebijakan publik)
Diskusi dipandu oleh Direktur Pemberdayaan Tanah Masyarakat, Freddy A. Kolintama, yang menekankan pentingnya sinkronisasi regulasi dan penyamaan persepsi mengenai penanganan kasus agraria di daerah.
Sejumlah pejabat turut mengikuti Rakornas, termasuk Staf Khusus Menteri Bidang Reforma Agraria, Rezka Oktoberia; Direktur Jenderal Penataan Agraria, Embun Sari; serta para pejabat pimpinan tinggi pratama Kementerian ATR/BPN.
Rakornas Reforma Agraria 2025 diharapkan menghasilkan langkah strategis baru untuk memastikan redistribusi tanah dan penyelesaian konflik dapat berjalan semakin terukur, inklusif, dan memberikan manfaat langsung bagi kesejahteraan masyarakat. (red/foto:ist)
