Kuala Kapuas, Nusaborneo.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kapuas bergerak mengantisipasi potensi kelangkaan LPG 3 kilogram bersubsidi dengan menggelar rapat koordinasi bersama seluruh pihak terkait. Langkah ini dilakukan untuk memastikan distribusi gas melon tetap tersedia dan tepat sasaran bagi masyarakat.
Rapat koordinasi yang digelar melalui Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM (DPPKUKM) itu berlangsung di Ruang Rapat Kantor Bupati Kapuas, Senin (13/7/2026). Pertemuan dipimpin Sekretaris Daerah Kapuas Usis I. Sangkai, didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kapuas Kusmiati.
Hadir dalam kegiatan tersebut perwakilan perangkat daerah, para camat, agen dan pangkalan LPG, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.
Dalam rapat dijelaskan, alokasi LPG tabung 3 kilogram untuk Kabupaten Kapuas pada 2026 ditetapkan sebesar 8.994 metrik ton. Penetapan itu mengacu pada surat Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor B-113/MG.05/DJM/2026 tertanggal 6 Januari 2026.
Untuk menjamin pasokan tetap aman, pemerintah daerah menyiapkan sejumlah langkah. Di antaranya pelaksanaan operasi pasar, pemetaan kebutuhan LPG berdasarkan jumlah kepala keluarga dan pelaku usaha mikro, pendataan agen dan pangkalan di setiap kecamatan, hingga penyusunan jadwal distribusi agar pasokan merata.
Selain itu, pengawasan terhadap harga jual dan distribusi LPG bersubsidi juga menjadi perhatian agar tidak terjadi penyimpangan maupun penyaluran kepada pihak yang tidak berhak.
Sekda Kapuas Usis I. Sangkai menegaskan pemerintah daerah berkomitmen menjaga ketersediaan LPG 3 kilogram bagi masyarakat yang berhak menerima subsidi.
“Pemerintah Kabupaten Kapuas terus berupaya memastikan distribusi LPG 3 kilogram berjalan dengan baik dan tepat sasaran. Sinergi antara pemerintah daerah, agen, pangkalan, dan seluruh pemangku kepentingan sangat diperlukan agar kebutuhan masyarakat terpenuhi serta tidak terjadi kelangkaan maupun lonjakan harga,” katanya.
Usis juga meminta seluruh agen, pangkalan, camat, lurah hingga kepala desa ikut mengawasi distribusi LPG bersubsidi di wilayah masing-masing. Menurutnya, setiap kendala yang muncul harus segera dilaporkan agar bisa ditangani dengan cepat.
Melalui rapat koordinasi tersebut, Pemkab Kapuas berharap seluruh langkah yang telah disepakati dapat segera diterapkan untuk menjaga stabilitas pasokan LPG 3 kilogram, mendukung pengendalian inflasi daerah, sekaligus memberikan kepastian layanan energi bagi masyarakat. (Red/HP)
