Puruk Cahu, Nusaborneo.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Murung Raya (Mura) terus berkomitmen mendukung upaya pemerintah pusat dalam menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan partisipasi Pemkab Mura dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Inflasi yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara virtual, Selasa (4/11/2025).
“Daerah diminta untuk terus memantau perkembangan harga bahan pokok, memperkuat sinergi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), serta mengoptimalkan kerja sama antar daerah (KAD) agar pasokan dan distribusi bahan pokok tetap lancar,” ujar Tito.
Mendagri juga menyoroti sejumlah komoditas utama penyumbang inflasi seperti beras, cabai merah, bawang merah, dan telur ayam ras. Daerah diminta memperkuat operasi pasar, memfasilitasi transportasi pangan, dan menyerap produksi lokal demi menjaga kestabilan harga. Pemerintah pusat menargetkan inflasi nasional tetap di bawah 3 persen secara year-on-year hingga akhir 2025.
Selain membahas pengendalian inflasi, Kemendagri bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) turut mengevaluasi pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah untuk Masyarakat, yang menjadi salah satu program prioritas nasional periode 2025–2029.
Program ini ditujukan untuk mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah serta menekan angka kekurangan rumah (backlog) di Indonesia. Pemerintah daerah didorong untuk mempercepat proses perizinan pembangunan, menyiapkan lahan strategis, serta memberikan kemudahan administrasi bagi pengembang.
Dalam paparan Kemendagri, disebutkan bahwa sektor perumahan rakyat memiliki multiplier effect besar terhadap perekonomian, mulai dari penyerapan tenaga kerja, peningkatan daya beli masyarakat, hingga mendorong industri bahan bangunan lokal.
Kemendagri juga menekankan pentingnya sinkronisasi data antara pemerintah daerah, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Kementerian PUPR agar pelaksanaan program tepat sasaran. Daerah yang memiliki kesiapan lahan dan dukungan pembiayaan akan menjadi prioritas dalam tahap awal realisasi program tiga juta rumah.
Dengan mengikuti rakor tersebut, Pemkab Mura menegaskan komitmennya untuk mendukung kebijakan nasional, baik dalam pengendalian inflasi maupun percepatan pembangunan perumahan rakyat di wilayahnya. (Red/lk)
