Jakarta, Nusaborneo.com – Pemerintah menegaskan komitmennya dalam memperkuat tata kelola penilaian tanah nasional melalui kolaborasi erat dengan organisasi profesi. Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional, , saat menjadi pembicara dalam webinar nasional yang digelar (MAPPI), Senin (23/02/2026).
Dalam forum bertajuk “Problematika & Dinamika Hukum bagi Posisi Strategis Profesi Penilai Indonesia” tersebut, Wamen Ossy menekankan bahwa profesi penilai memiliki posisi krusial dalam menjamin kepastian hukum dan keadilan nilai atas tanah serta aset negara.
Menurutnya, sistem penilaian yang kredibel hanya dapat terwujud apabila organisasi profesi konsisten menjaga standar kompetensi dan etika anggotanya. Ia menilai MAPPI selama ini berperan sebagai garda depan dalam memastikan kualitas dan integritas penilai tetap terjaga di tengah dinamika regulasi dan tantangan hukum yang berkembang.
Webinar ini turut menghadirkan narasumber lintas sektor, antara lain perwakilan dari , , serta akademisi dari . Ratusan peserta dari berbagai daerah mengikuti diskusi yang membahas risiko hukum dalam praktik penilaian hingga strategi mitigasi sengketa.
Dalam paparannya, Wamen Ossy juga mengingatkan pentingnya kehati-hatian dalam proses penilaian, terutama untuk menghindari potensi kesalahan metodologi maupun administrasi yang dapat berimplikasi hukum. Ia mendorong agar penilai terus meningkatkan kapasitas dan memperkuat dokumentasi kerja sebagai bentuk perlindungan profesional.
“Kementerian ATR/BPN akan terus menyempurnakan kebijakan serta sistem yang lebih terintegrasi agar proses penilaian semakin transparan dan akuntabel,” tegasnya, merujuk pada komitmen dalam reformasi tata kelola pertanahan.
Sementara itu, Ketua II Dewan Pimpinan Nasional MAPPI, , menyatakan pihaknya siap memperluas sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk (OJK) dan , guna memperkuat perlindungan hukum bagi profesi penilai sekaligus menjaga kepentingan publik.
Ia menambahkan, penguatan kapasitas sumber daya manusia penilai menjadi agenda prioritas MAPPI agar ekosistem penilaian nasional semakin profesional, sehat, dan mampu menjawab tantangan pembangunan yang terus berkembang. (Red/foto:ist)
