Palangka Raya, Nusaborneo.com – Menjelang penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2026, Anggota Komisi I DPRD Kalteng, Purdiono, mengingatkan Pemerintah Provinsi agar lebih cermat dan adaptif dalam mengelola keuangan daerah. Hal ini dinilai penting menyusul adanya kecenderungan penurunan dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah.
Menurut Purdiono, kondisi tersebut menuntut langkah-langkah strategis dan inovatif, khususnya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar pembangunan daerah tetap berjalan optimal tanpa terlalu bergantung pada dana pusat.
“Dengan melihat tren penurunan transfer dari pusat, Pemprov Kalteng harus mulai memperkuat kemandirian fiskal daerah. Salah satunya dengan menggali potensi PAD secara lebih maksimal dan berkelanjutan,” ujar Purdiono kepada wartawan, Senin (9/2/2026).
Ia menegaskan, upaya peningkatan PAD tidak boleh dilakukan secara instan apalagi membebani masyarakat. Pemerintah daerah, lanjutnya, perlu melakukan terobosan melalui optimalisasi sektor-sektor potensial, perbaikan tata kelola pajak dan retribusi daerah, serta mendorong iklim investasi yang sehat dan berpihak pada kepentingan daerah.
Selain fokus pada peningkatan pendapatan, Purdiono juga menilai rasionalisasi anggaran sebagai langkah yang tidak terelakkan dalam situasi keterbatasan fiskal. Efisiensi belanja daerah, menurutnya, perlu diarahkan pada pos-pos yang tidak bersentuhan langsung dengan kepentingan publik.
“Efisiensi itu penting. Pemerintah bisa melakukan penghematan pada belanja yang tidak mendesak, seperti pengadaan barang dan jasa tertentu serta perjalanan dinas. Tujuannya agar anggaran yang ada benar-benar difokuskan untuk kebutuhan dasar masyarakat,” jelasnya.
Ia menambahkan, kebijakan efisiensi anggaran bukan berarti menghambat pembangunan, melainkan memastikan bahwa setiap program yang dijalankan memiliki dampak nyata dan langsung dirasakan oleh masyarakat, terutama di sektor pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.
Dalam penyusunan APBD 2026, Purdiono menekankan pentingnya sinergi antara kebijakan daerah dengan arah kebijakan nasional. Selain itu, APBD juga harus selaras dengan visi dan misi Gubernur serta Wakil Gubernur Kalimantan Tengah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Keselarasan ini penting agar program pembangunan berjalan searah dan tidak tumpang tindih. APBD harus menjadi instrumen utama untuk mewujudkan target-target pembangunan daerah,” ujarnya.
Sebagai unsur legislatif, Purdiono memastikan DPRD Kalteng akan menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran secara maksimal. Ia menegaskan komitmen DPRD untuk memastikan setiap alokasi anggaran digunakan secara efektif, efisien, dan berpihak pada kepentingan rakyat.
“Kami di DPRD akan mengawal pembahasan APBD secara ketat. Setiap rupiah yang dianggarkan harus memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat dan tidak menambah beban rakyat,” tegasnya.
Dengan tantangan fiskal yang semakin kompleks, Purdiono berharap pemerintah daerah dapat mengambil langkah-langkah kebijakan yang tepat, terukur, dan berorientasi pada kepentingan jangka panjang demi menjaga keberlanjutan pembangunan di Kalimantan Tengah. (red/yd)
