Puruk Cahu, Nusaborneo.com – Bupati Murung Raya (Mura) Heriyus menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sektor Pertambangan, yang digelar di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), Selasa (21/10/2025).
Rakor tersebut dipimpin langsung Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran, didampingi Wakil Gubernur Edy Pratowo, serta Plt. Sekda Kalteng Leonard S. Ampung. Kegiatan ini juga dihadiri para Bupati/Wali Kota se-Kalteng, Kepala Perangkat Daerah Provinsi, pelaku usaha pertambangan, dan tamu undangan lainnya.
Dalam arahannya, Gubernur Agustiar menekankan pentingnya langkah konkret dan sinergi antarpemangku kepentingan, khususnya di sektor pertambangan, guna memperkuat basis pendapatan daerah.
“Semua pihak harus bersinergi mendukung visi pembangunan Kalimantan Tengah yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat Dayak dan seluruh warga Kalteng menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Gubernur.
Agustiar juga mengingatkan perusahaan-perusahaan pertambangan untuk mematuhi seluruh kewajiban pajak daerah, seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Air Permukaan, Pajak Alat Berat, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), serta Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB).
Sementara itu, Bupati Mura Heriyus menyambut baik inisiatif Pemprov Kalteng dalam memperkuat sinergi sektor pertambangan. Menurutnya, Rakor ini menjadi langkah strategis dalam meningkatkan PAD melalui pengelolaan sumber daya alam yang bijak, transparan, dan berkelanjutan, guna mendukung kesejahteraan masyarakat.
“Sektor-sektor strategis seperti perkebunan, pertambangan, dan kehutanan harus bersinergi dengan pemerintah daerah untuk memperkuat basis penerimaan daerah, agar pembangunan semakin merata di seluruh wilayah, khususnya di Bumi Tana Malai Tolung Lingu,” tutur Heriyus.
Melalui sinergi tersebut, diharapkan optimalisasi sektor pertambangan tidak hanya berdampak pada peningkatan PAD, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat melalui pembangunan ekonomi daerah yang inklusif dan berkeadilan. (red/lk)
