Palangka Raya, Nusaborneo.com – Upaya menjaga integritas dan kepercayaan publik dalam proses rekrutmen Polri kembali dipertegas Polda Kalimantan Tengah. Wakapolda Kalteng, Brigjen Pol Rakhmad Setyadi, menegaskan bahwa penerimaan anggota Polri di wilayahnya wajib berpedoman pada prinsip BETAH: Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Humanis.
Penegasan ini disampaikan Wakapolda saat mewakili Kapolda Kalteng, Irjen Pol Iwan Kurniawan, dalam penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) terkait Penerimaan Bintara Brimob Polri Tahun Anggaran 2026. Kegiatan berlangsung di Aula Arya Dharma Mapolda Kalteng, Senin (17/11/2025), dan melibatkan pengawas eksternal dari berbagai unsur.
Turut hadir sejumlah pejabat utama Polda serta mitra pengawasan eksternal, di antaranya LSM Kalteng Watch, Dinas Dukcapil, Ikatan Dokter Indonesia (IDI), dan instansi terkait lainnya. Kolaborasi ini bertujuan memperkuat fungsi kontrol terhadap seluruh tahapan seleksi.
Wakapolda menegaskan bahwa kerja sama ini menjadi bagian dari komitmen besar Polda Kalteng dalam menciptakan proses rekrutmen yang bebas dari praktik kecurangan.
“Melalui MoU ini, kami ingin memastikan bahwa penerimaan Bintara Brimob Polri tahun 2026 benar-benar dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Karo SDM Polda Kalteng, Kombes Pol Leo Surya N. Simatupang, menekankan bahwa keterlibatan pengawas eksternal menjadi elemen penting dalam menjaga objektivitas penilaian. Dirinya menyebut pengawasan berlapis menjadi cara efektif meningkatkan kepercayaan publik.
“Polda Kalteng berkomitmen penuh menyelenggarakan rekrutmen yang bersih. Kehadiran para pengawas eksternal memperkuat integritas proses seleksi dan memastikan prinsip BETAH benar-benar terwujud,” tegasnya.
Dengan sinergi tersebut, Polda Kalteng berharap penyelenggaraan penerimaan Bintara Brimob dapat berjalan profesional, berkeadilan, dan semakin dipercaya masyarakat. (red)
