DPRD Kalteng

Aspirasi Infrastruktur dan Anjloknya Harga Cabai Warnai Reses Muhajirin di Empat Kecamatan

×

Aspirasi Infrastruktur dan Anjloknya Harga Cabai Warnai Reses Muhajirin di Empat Kecamatan

Sebarkan artikel ini
Anggota DPRD Kalimantan Tengah, Muhajirin. 

Palangka Raya, Nusaborneo.com – Keluhan masyarakat terkait kondisi infrastruktur dasar kembali menjadi sorotan utama dalam kegiatan reses Anggota DPRD Kalimantan Tengah, Muhajirin, yang digelar di empat kecamatan pada Senin (17/11/2025).

Dari delapan titik yang dikunjungi, sebagian besar warga menyampaikan persoalan yang sama: jalan desa yang rusak dan sulit dilalui, terutama saat musim hujan.

Menurut Muhajirin, sebagian besar akses desa masih bergantung pada jalan tanah yang kondisinya memprihatinkan. Hal tersebut dinilai menghambat aktivitas warga, mulai dari sektor pendidikan, ekonomi, hingga akses menuju layanan kesehatan.

“Setiap turun ke lapangan, keluhan soal jalan selalu muncul pertama. Ini menunjukkan bahwa kebutuhan perbaikan infrastruktur benar-benar mendesak,” ujarnya.

Selain persoalan jalan, warga juga menyoroti krisis air bersih yang kerap terjadi pada musim kemarau. Di beberapa desa, masyarakat masih sangat membutuhkan pembangunan sumur bor untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Aspirasi terkait penyediaan sarana air bersih pun menjadi salah satu poin yang banyak disuarakan.

Dalam dialog bersama masyarakat, Muhajirin juga menerima laporan mengenai tantangan di sektor pertanian. Perubahan cuaca ekstrem, banjir, dan ketergantungan wilayah Kapuas terhadap pasang surut air membuat produktivitas tanaman rentan menurun dan menyebabkan sejumlah petani mengalami gagal panen.

Terkait isu pertanian, Muhajirin turut menyoroti fenomena viral petani cabai yang mencabut tanamannya akibat harga yang anjlok drastis. Ia menilai komoditas cabai memiliki sifat sensitif karena tidak bisa disimpan lama, sehingga pasar mudah terganggu jika terjadi surplus produksi.

“Cabai ini komoditas yang sangat rentan. Begitu produk berlebih, harga langsung jatuh dan petani merugi. Pemerintah perlu hadir mengatur pola tanam dan hilirisasi pasar agar overproduksi bisa dihindari,” tegasnya.

Ia berharap pemerintah daerah semakin memperkuat pendampingan kepada petani melalui perencanaan musim tanam yang lebih terarah, pengaturan distribusi, serta upaya stabilisasi harga pasar. Langkah ini, menurutnya, penting agar kerugian yang dialami petani tidak terus berulang.

“Dukungan nyata bagi petani harus menjadi prioritas untuk menjaga kesejahteraan mereka,” tutupnya. (yd)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *