Palangka Raya, Nusaborneo.com – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Tengah menegaskan kesiapan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) melalui Apel Siaga dan sosialisasi yang digelar di halaman kantornya di Palangka Raya, Kamis (9/4/2026).
Kegiatan ini menjadi penanda dimulainya tahapan penting dalam pengumpulan data ekonomi yang komprehensif di tengah dinamika perubahan global yang kian cepat.
Kepala BPS Kalimantan Tengah, Agnes Widiastuti, menegaskan bahwa transformasi ekonomi yang ditandai digitalisasi dan perubahan perilaku konsumsi masyarakat menuntut kehadiran data yang akurat dan terkini. Menurutnya, potensi ekonomi daerah, mulai dari sumber daya alam hingga sektor usaha kecil dan jasa, hanya dapat dikelola optimal jika didukung basis data yang kuat.
“Sensus ini menjadi fondasi untuk melihat secara utuh struktur ekonomi daerah. Tanpa data yang akurat, kebijakan tidak akan tepat sasaran,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara petugas, pemerintah, dan masyarakat. Penggunaan atribut seperti rompi dan tanda pengenal, lanjutnya, bukan sekadar identitas, tetapi simbol tanggung jawab dalam menjalankan tugas sebagai pengumpul data di lapangan.
Sementara itu, Statistisi Ahli Pertama BPS Kalteng, Dwi Indri Arieska, menyebut SE2026 sebagai sensus kelima yang digelar setiap sepuluh tahun sekali. Kegiatan ini dinilai strategis dalam menyediakan gambaran menyeluruh terkait karakteristik usaha, termasuk perkembangan ekonomi digital dan ekonomi berbasis lingkungan.
Mengacu pada hasil Sensus Ekonomi 2016, tercatat lebih dari 237 ribu unit usaha di Kalimantan Tengah, dengan dominasi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mencapai lebih dari 98 persen. Sektor perdagangan, akomodasi, makan minum, serta industri pengolahan menjadi penopang utama aktivitas ekonomi daerah.
Pendataan SE2026 dijadwalkan berlangsung pertengahan tahun, menggunakan kombinasi metode daring dan wawancara langsung ke pelaku usaha. Data yang dihimpun mencakup identitas usaha, jumlah tenaga kerja, penggunaan teknologi, hingga kondisi keuangan.
BPS juga tengah mempersiapkan tahapan teknis, termasuk pelatihan berjenjang bagi instruktur dan petugas lapangan. Dalam waktu dekat, proses rekrutmen petugas akan dibuka untuk memenuhi kebutuhan pendataan yang diperkirakan melibatkan ribuan tenaga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah.
Meski demikian, Agnes mengakui adanya tantangan dalam pelaksanaan sensus, terutama terkait kompleksitas data yang harus dikumpulkan. Ia berharap masyarakat dapat bersikap kooperatif dan memberikan informasi secara jujur saat pendataan berlangsung.
“Partisipasi masyarakat sangat menentukan. Data yang dikumpulkan bukan hanya untuk BPS, tetapi akan kembali dalam bentuk kebijakan pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat,” tegasnya. (red)
