Jakarta, Nusaborneo.com – Upaya memperkuat akuntabilitas kinerja terus didorong Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui pelaksanaan Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2025. Kegiatan yang melibatkan tim dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) ini berlangsung pada Kamis (11/12/2025) dan menjadi momentum penting bagi reformasi menyeluruh layanan pertanahan dan tata ruang.
Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menyampaikan bahwa kementerian saat ini tengah menata ulang fondasi manajemen internal sebagai prasyarat transformasi layanan publik. Penataan tersebut mencakup perbaikan regulasi, pembaruan proses bisnis, hingga penguatan sistem pengawasan.
“Kementerian ATR/BPN memiliki tugas dan fungsi strategis yang memerlukan manajemen kuat dan adaptif. Karena itu, kami sedang menyusun dokumen-dokumen reformasi organisasi, kebijakan, serta penataan kembali proses bisnis untuk memastikan transformasi berjalan terarah,” tegasnya.
Dalu menambahkan bahwa transformasi tidak hanya menyasar aspek struktural, tetapi juga menguatkan manajemen risiko serta pengembangan sumber daya manusia. Dorongan tersebut selaras dengan visi Menteri ATR/Kepala BPN untuk menghadirkan layanan pertanahan dan tata ruang yang modern, cepat, dan akuntabel.
“Output utama layanan publik menjadi kunci perubahan. Itu sebabnya regulasi SDM dan manajemen risiko harus berjalan seiring,” ujarnya.
Di sisi lain, Plt. Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Penerapan Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB, Kamaruddin, memaparkan bahwa evaluasi SAKIP bertujuan memastikan konsistensi peningkatan kinerja.
Ia menyinggung capaian ATR/BPN dalam dua tahun terakhir yang menunjukkan tren naik, dari nilai B (Baik) pada 2023 menjadi BB (Sangat Baik) pada 2024.
“Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan nyata selama pendampingan dan asistensi. Sekarang kita melihat bagaimana progres itu dilanjutkan dalam implementasi tahun 2025,” jelas Kamaruddin.
Sementara itu, Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama ATR/BPN, Andi Tenri Abeng, menuturkan bahwa rekomendasi dari evaluasi SAKIP 2024 telah ditindaklanjuti secara sistematis. Salah satu fokus utama adalah memastikan tujuan dan sasaran strategis lebih berorientasi pada outcome.
“Kami sudah memperbaiki struktur Renstra ATR/BPN 2025–2029 dan menurunkannya hingga ke level Indikator Kinerja Kegiatan. Ini untuk memastikan bahwa setiap program benar-benar memberi dampak,” katanya.
Kegiatan evaluasi ini diikuti Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Administrator ATR/BPN, serta jajaran Kementerian PANRB sebagai evaluator dan pembina utama implementasi SAKIP di instansi pemerintah.
Melalui evaluasi ini, Kementerian ATR/BPN menegaskan komitmennya untuk melanjutkan transformasi menyeluruh, dengan tujuan akhir menghadirkan pelayanan pertanahan dan tata ruang yang semakin efektif, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. (red/foto:ist)
