Muara Teweh, Nusaborneo.com – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Barito Utara memberikan respons resmi terhadap penyampaian Bupati Barito Utara mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
Pernyataan tersebut disampaikan melalui juru bicara fraksi, Naruk Saritani, dalam Rapat Paripurna DPRD Barito Utara yang berlangsung di ruang rapat utama, Jumat (21/11/2025).
Dalam penyampaiannya, Naruk mengawali dengan mengajak seluruh peserta rapat untuk bersyukur atas terlaksananya Paripurna II. Ia menegaskan bahwa Fraksi PDI Perjuangan menerima Raperda APBD 2026 untuk dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme dan tahapan yang berlaku.
“Fraksi PDI Perjuangan menyatakan menerima Raperda APBD Tahun Anggaran 2026 untuk dibahas bersama secara lebih mendalam sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah,” ucapnya.
Salah satu titik perhatian utama fraksi adalah strategi daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Naruk, pemerintah daerah perlu memperluas sumber penerimaan dengan mendorong inovasi, optimalisasi aset daerah, hingga penguatan badan usaha daerah.
“Peningkatan PAD tidak boleh bergantung pada pajak dan retribusi saja. Pemerintah perlu mengembangkan sektor strategis lain termasuk digitalisasi layanan publik,” jelasnya.
Fraksi juga mengingatkan bahwa dokumen RAPBD 2026 wajib mengacu pada arah pembangunan jangka menengah melalui RPJMD 2025–2029.
Naruk menekankan bahwa alokasi anggaran harus mencerminkan kebutuhan publik dan berpihak pada pembangunan yang inklusif, pro-rakyat, dan berorientasi pada pemerataan.
Masalah infrastruktur kembali menjadi perhatian serius. Banyak ruas jalan yang masih mengalami kerusakan sehingga berpotensi menghambat aktivitas ekonomi masyarakat.
“Kami berharap pemerintah mengalokasikan anggaran secara tepat sasaran, termasuk pemeliharaan rutin agar infrastruktur tidak semakin rusak dan membebani anggaran di masa depan,” katanya.
Terkait defisit RAPBD sebesar 3,75 persen dari total belanja daerah, Fraksi PDI Perjuangan meminta pemerintah berhati-hati dalam menentukan sumber pembiayaan.
Menurut Naruk, pembiayaan defisit harus mempertimbangkan kemampuan fiskal jangka panjang agar tidak membebani struktur keuangan daerah di tahun berikutnya.
Menutup penyampaiannya, Fraksi PDI Perjuangan meminta pemerintah menjunjung asas transparansi dan akuntabilitas dalam seluruh proses penyusunan hingga pelaksanaan APBD.
“Kami berharap anggaran benar-benar berpihak kepada masyarakat kecil, petani, pelaku UMKM, perempuan, anak, serta kelompok rentan lainnya,” tegasnya.
Naruk menambahkan, program dalam APBD tidak boleh berhenti sebagai formalitas dan dokumen administratif.
“APBD harus dirasakan manfaatnya secara nyata oleh masyarakat Barito Utara,” tutupnya. (red)
