Palangka Raya, Nusaborneo.com – Jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kalimantan Tengah (Kalteng) kembali menyoroti pentingnya pengawasan terhadap praktik politik uang.
Peringatan ini disampaikan Siti Wahidah, Koordinator Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Kalteng, dalam acara Sosialisasi Pengawasan Secara Tatap Muka, Pengawasan Siber, dan Media Massa yang digelar di Best Western Hotel, Jumat (11/10/2024).
Dia menekankan bahwa “serangan fajar” dengan melakukan pemberian uang atau barang kepada pemilih, menjelang hari pemungutan suara – merupakan pelanggaran serius yang akan ditindak tegas.
“Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) siap menindak siapa pun yang terlibat dalam praktik tersebut, baik pemberi maupun penerima, karena hal ini tentunya merusak Demokrasi,” tegas Wahidah.
Bawaslu Kalteng juga memperkenalkan pengawasan berbasis siber dan melibatkan media massa untuk mengawasi potensi pelanggaran di platform digital. Langkah ini diambil mengingat maraknya penggunaan media digital dalam kampanye yang berpotensi menjadi sarana penyebaran informasi yang melanggar aturan atau memfasilitasi politik uang.
“Dukungan masyarakat dan media sangat penting untuk memastikan Pemilu 2024 berjalan dengan jujur, adil, dan bebas dari politik uang,” tambah Wahidah.
Sosialisasi ini dihadiri oleh mahasiswa dan awak media, bertujuan mengedukasi generasi muda dan media tentang pengawasan Pemilu serta potensi pelanggaran yang mungkin terjadi.
Dengan pengawasan yang lebih ketat dari berbagai pihak, Bawaslu Kalteng berharap Pemilu 2024 dapat berlangsung bersih, berkualitas, dan mencerminkan demokrasi yang lebih sehat bagi masa depan bangsa. (Mdh)
