Palangka Raya, Nusaborneo.com – Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Tomy Irawan Diran, menyampaikan bahwa pemerintah daerah perlu memperkuat fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program Sekolah Rakyat.
“Meskipun seluruh pendanaan program tersebut berasal dari pemerintah pusat, pengawasan di tingkat daerah tetap diperlukan agar pelaksanaannya berjalan sesuai dengan ketentuan dan sasaran yang diharapkan,” ucapnya Selasa (7/10/2025).
Saat melakukan kunjungan ke Kabupaten Katingan, melihat pelaksanaan Sekolah Rakyat yang seluruh pendanaannya bersumber dari kementerian. Namun, dalam hal mekanisme dan aturan pelaksanaan di daerah, masih diperlukan penguatan agar lebih optimal.
“Seluruh biaya penyelenggaraan Sekolah Rakyat ditanggung oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu, aspek transparansi dan mekanisme pengelolaan keuangan perlu tetap menjadi perhatian pemerintah daerah,” tambahnya.
Semua pembiayaan memang berasal dari pusat, tetapi mekanisme pelaksanaan serta transparansi penggunaan anggaran perlu tetap diawasi oleh pemerintah daerah agar pelaksanaannya akuntabel.
“Keberadaan Sekolah Rakyat memberikan manfaat besar bagi anak-anak yang sebelumnya tidak dapat melanjutkan pendidikan. Program ini, menjadi sarana untuk memberikan kesempatan bagi mereka agar dapat kembali bersekolah tanpa biaya,” lanjutnya.
Sementara itu di Kota Palangka Raya, terdapat sekitar 75 peserta didik yang mendapatkan fasilitas melalui program Sekolah Rakyat. Ini merupakan langkah positif dalam mendukung pemerataan akses pendidikan bagi seluruh anak di Kalimantan Tengah.
“Dalam hal ini juga berharap program tersebut dapat terus berjalan secara berkelanjutan dengan dukungan pengawasan yang baik dari semua pihak, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat,” ungkapnya.(yd)
