Pemkab Kapuas

Pemkab Kapuas Bahas Inflasi hingga Koperasi Desa Merah Putih

×

Pemkab Kapuas Bahas Inflasi hingga Koperasi Desa Merah Putih

Sebarkan artikel ini
**FOTO:** Pemerintah Kabupaten Kapuas mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2026 secara daring dari Ruang Rapat Kantor Bupati Kapuas, Senin (14/9/2026). Rakor tersebut juga membahas verifikasi dan validasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih serta penandatanganan SKB Ruang Bersama Indonesia untuk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (ist)

Kuala Kapuas, Nusaborneo.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kapuas mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2026 yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Rakor tersebut juga membahas Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih hingga pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Kegiatan digelar secara daring melalui Zoom Meeting dari Ruang Rapat Kantor Bupati Kapuas, Senin (14/9/2026).

Asisten II Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Kusmiati hadir mewakili Pemkab Kapuas. Ia mengikuti kegiatan bersama sejumlah staf dan pihak terkait.

Dalam rakor tersebut, pemerintah pusat dan daerah membahas strategi pengendalian inflasi. Salah satunya melalui pemantauan harga serta ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat.

Koordinasi kebijakan juga menjadi perhatian agar langkah pengendalian inflasi dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing daerah.

Selain pengendalian inflasi, rakor membahas proses verifikasi dan validasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Pembahasan koperasi tersebut berkaitan dengan upaya memperkuat kelembagaan ekonomi masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Keberadaan koperasi diharapkan dapat mendukung aktivitas ekonomi sekaligus pemberdayaan masyarakat.

Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) Ruang Bersama Indonesia untuk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pemkab Kapuas menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjalankan berbagai program tersebut.

Melalui koordinasi yang berkelanjutan, kebijakan terkait stabilitas harga, penguatan ekonomi desa, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak diharapkan dapat diterapkan secara optimal di Kabupaten Kapuas. (red/hp)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *