Kuala Kapuas, Nusaborneo.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kapuas melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kapuas menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pengambilan Keputusan dalam Rangka Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Kabupaten Kapuas.
Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Rumah Jabatan Bupati Kapuas, Senin (03/11/2025).
Rakor tersebut dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kapuas, Usis I. Sangkai, mewakili Bupati Kapuas HM Wiyatno.
Turut hadir sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas, serta perwakilan perusahaan yang berkaitan dengan kegiatan pemanfaatan ruang di wilayah setempat.
Dalam rapat tersebut, masing-masing OPD bersama perwakilan perusahaan menyampaikan berbagai usulan dan pembahasan mengenai izin serta pemanfaatan lahan di sejumlah wilayah Kabupaten Kapuas. Pembahasan ini menjadi penting mengingat KKPR merupakan salah satu dasar dalam proses perizinan berusaha yang wajib selaras dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) daerah.
Dalam arahannya, Sekda Kapuas Usis I. Sangkai menegaskan pentingnya koordinasi lintas sektor agar seluruh proses penerbitan KKPR berjalan efektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Saya minta agar semua usulan dan keperluan dalam pelaksanaan penerbitan KKPR ini segera dirampungkan. Jangan menunda, karena hal ini berkaitan langsung dengan percepatan investasi dan penataan ruang di daerah kita. Terus lakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait agar tidak ada hambatan dalam prosesnya,” tegas Usis.
Lebih lanjut, Usis menyampaikan bahwa penerbitan KKPR bukan hanya sekadar urusan administratif, melainkan juga menjadi instrumen penting dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.
“Kita harus pastikan pemanfaatan ruang di Kapuas dilakukan secara bijak, terarah, dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Semua pihak harus memiliki komitmen yang sama untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan,” tambahnya.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Kapuas berharap agar seluruh pihak yang terlibat dapat memahami peran dan tanggung jawabnya dalam proses penerbitan KKPR. Dengan demikian, kebijakan pemanfaatan ruang di Kabupaten Kapuas dapat berjalan lebih tertib, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas. (red/hp)
