Palangka Raya, Nusaborneo.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) mulai mematangkan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2027 melalui Sosialisasi dan Koordinasi Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Ranwal RKPD) Provinsi serta Kabupaten/Kota. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Provinsi Kalteng di Aula BAPPERIDA, Palangka Raya, Senin (19/01/2026).
Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang juga Kepala BAPPERIDA, Leonard S. Ampung, secara resmi membuka kegiatan tersebut. Dalam paparannya, Leonard menekankan bahwa penyusunan Ranwal RKPD memiliki peran strategis sebagai landasan awal perencanaan tahunan yang selaras dengan visi pembangunan jangka menengah daerah.
Menurut Leonard, Ranwal RKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2027 disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 dengan tema utama “Peningkatan Skala Aktivitas Ekonomi Daerah dan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan”. Tema tersebut menjadi kerangka besar dalam merumuskan sasaran dan kebijakan pembangunan yang lebih terukur.
Dalam dokumen perencanaan tersebut, Pemprov Kalteng menetapkan delapan prioritas pembangunan yang akan menjadi fokus bersama. Prioritas tersebut mencakup penguatan Program Kartu Huma Betang Sejahtera, pembangunan dan peningkatan infrastruktur jalan serta revitalisasi lintas kota, hingga pengembangan Inisiatif Wilayah Khusus Delta Kalteng sebagai kawasan ekonomi eksklusif.
Selain aspek infrastruktur dan ekonomi, pemerintah daerah juga memberikan perhatian pada pengembangan potensi lokal berbasis kearifan budaya untuk memperkuat identitas Kalimantan Tengah sebagai daerah yang Belom Bahadat. Prioritas lainnya meliputi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, penguatan harmoni sosial, serta peningkatan kualitas layanan kesehatan agar akses pelayanan semakin merata dan terjangkau.
Leonard menegaskan, delapan prioritas tersebut merupakan turunan langsung dari visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, sehingga membutuhkan komitmen dan sinergi seluruh pemangku kepentingan. Untuk mendukung proses perencanaan yang sistematis, pemerintah provinsi telah menyusun 80 Kamus Usulan yang akan menjadi rujukan dalam merangkum aspirasi masyarakat, Pokok Pikiran DPRD, serta usulan pemerintah kabupaten dan kota.
Dalam kesempatan itu, Leonard juga menyampaikan bahwa BAPPERIDA telah menerbitkan Surat Edaran Sekretaris Daerah dan Instruksi Kepala BAPPERIDA sebagai pedoman teknis pelaksanaan Forum Perangkat Daerah dan Lintas Perangkat Daerah. Pedoman tersebut diharapkan mampu memperkuat koordinasi serta meningkatkan kualitas perencanaan di masing-masing sektor.
Ia berharap, melalui forum sosialisasi dan koordinasi ini, seluruh peserta dapat memberikan masukan yang konstruktif guna menyempurnakan Ranwal RKPD sebelum masuk ke tahapan berikutnya. Leonard juga mengajak pemerintah kabupaten dan kota untuk menyesuaikan jadwal dan tahapan perencanaan agar berjalan seiring dan saling mendukung.
“Perencanaan yang baik harus dibangun dengan keterbukaan dan kolaborasi. Dengan sinergi yang kuat, kita optimistis pembangunan Kalimantan Tengah dapat berjalan lebih adil, terarah, dan berkelanjutan,” tutup Leonard.
Kegiatan ini diikuti oleh Asisten II Setda Provinsi Kalimantan Tengah Herson B. Aden secara daring, para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov Kalteng, serta kepala BAPPERIDA kabupaten dan kota se-Kalimantan Tengah. (red/am)
