Kuala Kapuas, Nusaborneo.com – Upaya memperkuat landasan perencanaan pembangunan kependudukan di Kabupaten Kapuas terus bergulir. Sebagai langkah awal percepatan, Asisten Administrasi Umum (Asisten III) Setda Kapuas, Pery Noah, memimpin jalannya Rapat Koordinasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait Penyusunan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) yang berlangsung di Ruang Rapat 1 Bapperida Kapuas, Senin (01/12/2025).
Hadir dalam rapat tersebut sejumlah pimpinan OPD dan pejabat teknis lingkup Pemerintah Kabupaten Kapuas. Forum ini menjadi ruang konsolidasi awal dalam memantapkan arah pembangunan kependudukan yang selaras dengan dokumen perencanaan daerah.
Dalam pemaparannya, Pery Noah menegaskan bahwa penyusunan PJPK merupakan dokumen turunan dari Grand Desain Pembangunan Kependudukan (GDPK) 2025–2050 yang telah lebih dulu disusun pada tahun 2024. GDPK yang bersifat makro membutuhkan penjabaran lebih teknis agar dapat dijalankan secara operasional melalui PJPK dalam rentang lima tahunan.
“Dokumen PJPK inilah yang akan menjadi pegangan kerja kita. Di dalamnya ada analisis, sasaran, indikator hingga rencana aksi yang harus dicapai. Ini penting agar arah pembangunan kependudukan berjalan terukur dan berkelanjutan,” ujar Pery.
Ia juga menyoroti pentingnya ketersediaan data akurat sebagai fondasi utama. Kondisi saat ini masih ditemukan data yang belum lengkap, sehingga perlu percepatan penginputan dan sinkronisasi antar-OPD.
Meski penyusunan RPJMD 2025–2029 dan Renstra Perangkat Daerah mulai disusun, PJPK Kabupaten Kapuas diketahui belum tersedia. Kondisi tersebut membuat rapat kali ini dipandang mendesak untuk memastikan proses perencanaan tidak berjalan tanpa arah yang jelas dalam konteks pembangunan kependudukan.
Rapat kemudian menghasilkan kesepahaman bersama bahwa penyusunan PJPK harus bergerak cepat. Seluruh peserta menyatakan komitmen untuk memperkuat kolaborasi dan saling mendukung dalam penyediaan data serta penyelarasan target kerja.
Pada sesi penutup, Pery menyampaikan harapannya agar percepatan penyusunan PJPK dapat segera terealisasi dan menjadi acuan strategis untuk pembangunan Kapuas yang inklusif dan berkelanjutan.
“Mudah-mudahan data yang masih bolong dapat segera dilengkapi. Insya Allah bisa, karena pada dasarnya data itu sudah ada tinggal kita lengkapi bersama,” tutupnya.
Rapat ditutup dengan penegasan komitmen seluruh OPD untuk menindaklanjuti penyusunan PJPK sebagai dokumen kebijakan yang menentukan arah pembangunan Kabupaten Kapuas di masa mendatang. (red/hp)
