Palangka Raya, Nusaborneo.com – Ambruknya box culvert di Kilometer 11 ruas Jalan Trans Kalimantan jalur Kasongan-Kereng Pangi, Kabupaten Katingan, menjadi perhatian DPRD Kalimantan Tengah. DPRD meminta Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Tengah segera mengevaluasi kondisi jembatan dan box culvert di sepanjang jalur tersebut.
Anggota Komisi IV DPRD Kalteng Abdul Hafid mengatakan, pemeriksaan menyeluruh diperlukan untuk mengantisipasi terulangnya kejadian serupa. Menurutnya, ruas Trans Kalimantan merupakan jalur strategis yang menopang mobilitas masyarakat sekaligus distribusi logistik di Kalimantan Tengah.
“Ini jalur vital Trans Kalimantan. BPJN perlu melakukan investigasi dan pendataan terhadap jembatan maupun box culvert yang berpotensi bermasalah agar kejadian seperti ini tidak terulang,” kata Hafid.
Hafid menilai pemerintah perlu memiliki basis data yang memuat usia, kondisi, hingga tingkat kelayakan setiap jembatan dan box culvert di jalan nasional. Dengan data tersebut, pemerintah dapat menentukan prioritas perbaikan berdasarkan kondisi riil di lapangan.
Ia juga menyoroti infrastruktur yang berada di kawasan rawan erosi, khususnya di sekitar bantaran sungai. Menurutnya, titik-titik tersebut harus mendapatkan pengawasan lebih intensif karena memiliki risiko kerusakan lebih tinggi.
“Masih ada jembatan yang sebenarnya masih layak, tetapi justru dibongkar atau direnovasi. Seharusnya ada data kualitas yang menjadi dasar dalam menentukan prioritas perbaikan,” ujarnya.
Selain evaluasi kondisi infrastruktur, Hafid meminta BPJN meningkatkan pengawasan terhadap kualitas pekerjaan konstruksi, baik pada box culvert yang baru dibangun maupun yang telah direhabilitasi. Langkah itu dinilai penting agar umur layanan infrastruktur sesuai dengan perencanaan.
Di sisi lain, Hafid turut menyoroti masih banyaknya kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL) yang melintas di ruas Trans Kalimantan. Menurutnya, kendaraan bermuatan berlebih menjadi salah satu faktor yang mempercepat kerusakan jalan dan jembatan.
Ia pun mendorong pengawasan terhadap kendaraan ODOL diperketat serta pemerintah mulai merencanakan peningkatan kelas jalan seiring meningkatnya aktivitas distribusi hasil sumber daya alam di Kalimantan Tengah.
“Ke depan perlu dipersiapkan ruas jalan alternatif. Jadi ketika terjadi gangguan atau kerusakan pada satu titik, mobilitas masyarakat dan distribusi logistik tetap berjalan,” tuturnya.
Hafid menambahkan, banyak jembatan di Kalimantan Tengah telah berusia puluhan tahun. Karena itu, evaluasi kelayakan secara berkala perlu dilakukan agar kapasitas infrastruktur tetap mampu mengakomodasi pertumbuhan volume lalu lintas dan kebutuhan ekonomi daerah. (red/yd)
